puisi

Puisi cinta terlahir dari hati,untuk seseorang yang di nanti,menunggu sesuatu yang tak pasti memang tak begitu berarti,tapi dalam penatian cinta sejati itu sangat berati. Cinta terkadang buta tak tau mana itu luka,ketika luka tersentuh cinta perih terasa tak berdaya airmata menetes untuknya. Cinta datang bukan tanpa alasan cinta datang karena ada kebahagian walau kebahagian bercampur luka namun cinta tetap terasa. Begitu banyak makna cinta tak mampu kata-kata mengungkapkannya,begitu tertulis tentang cinta semua dunia akan ditutupinya. Cinta sejati datang dari hati,dan tetap terbenam dalam hati hingga menjadi sebuah kenangan itulah yang membuatnya itu sejati, pahitnya cinta dirasa orang yang patah hati, tapi kenapa mau bercinta kalau tau itu akibatnya. Sekarang hidup sudah berubah,tak bisa menjadi seperti bunglon maka kamu akan tertinggal,dunia akan kembali terus berputar,semua akan kembali ketempatnya tapi dengan waktu dan cara yang berbeda,indahnya dunia tak bisa dirasa ketika kedamaian sudah tiada.

veronika

Gambar yang indah itulah dirimu, kesempurnaan hampir datang padamu, keberuntungan selalu ada padamu, tiap keputusan yang kau buat tak ada yang mampu untuk menolak, karena pesonamu yang tersirat tak hanya raga tapi juga jiwa, kau terlahir dengan pesona ditambah dengan harum melati yang wangi, tiap pijak langkahmu mengalihkan suasana, kekuatanmu sangatlah hebat hingga tak ada yang berkutik didepanmu, itulah kamu yang selalu kusayangi dan motivasi bagi diriku sendiri.

sadar

Sunting

oleh Welly Sanopy pada 19 April 2012 pukul 10:19 ·

"Bangun-bangun"mungkin teriakan seperti itu yang terdengar ditelingaku saat ini, teriakan yang membangunkan aku dari mimpi panjang, mimpi yang ingin disayangi sepenuh hati, namun hanya diberi kasihan, itupun sudah syukur daripada tidak ada sama sekali. "Bangun-bangun"teriakan itu kembali menyadarkan aku siapa diriku, hina, nista, bangsat, tercela tak ada yang baik dariku, tapi apa salah berharap untuk baik dan berubah menjadi yang terbaik namun tak pernah dimengerti, "sadar-sadar,bangun jangan mimpi mulu liat kenyataan hidupmu"teriakan itu yang selalu terngiang ditelingaku dan bangunkan aku dari mimpi dan sadar siapa diri ini. Seperti anak kucing yang terbuang dipembuangan yang dikasihani dan dibesarkan namun setelahnya mencakar bahkan menggigit,tak tau malu rasanya seperti itu tapi itulah aku yang tak tau terima kasih, sudah syukur ada ada yang mau mengasihani tapi malah bertingkah ingin disayangi malah membuat sakit dasar tidak tau malu dan berterimakasih akan semuanya.

petuah singkat

jika semua sama maka tak ada perbedaan tak ada warna dan tak ada keramaian semua hidup datar tak ada yang tinggi tak ada yang rendah menjadi lebih tak menarik, yang menarik adalah hidup dalam perbedaan tetapi bisa mengahargai satu sama lainnya serasa tak berbeda tapi tak sama itu yang lebih menarik dalam hidup. jika mengikutui seperti air yang mengalir air pun kadang tak tenang kadang beriak kadang deras bahkan menghasilkan gelombang, air pun juga akan terpecah jika ada halangan tapi seberapa kuat halangan itu mampu menahan, seperti hidup juga sekuat apa kita untuk menjalani hidup.

sistem hukum pajak

Dalam pembahasan masalah pajak ini, kita bukanlah mempelajari bagaimana cara menghitung pajak, tetapi kita mempelajari tentang bagaimana sistem hukum pajak itu dan untuk apa diambil pajak oleh negara dan apakah ada dasar hukumnya.
Oleh karena itu dalam sistem hukum pajak Indonesia mengenal dua landasan hukumnya yaitu secara :

Normatif yang berisikan :
- Politik Hukum
- Budaya Hukum
- Konstitusi
- GBHN
- Teori
- Azas
- Peraturan /Perundang-undangan :
UU No. 22/99 tentang Otonomi daerah
UU No. 25/99 tentang Perimbangan keuangan daerah
UU No. 18/99 tentang Pajak Daerah & Restitusi Daerah
UU No. 6/82 Yo UU No. 6/92 Ketentuan Pokok Pajak
UU No. 7/82 Yo UU No.7/92 Ketentuan Pokok Pajak
UU No. 8/82 Yo UU No.12/92 Ketentuan Pokok Pajak
UU No. 12/82 Yo UU No. 12/92 Pajak Bumi Bangunan
Empirik :
- Tuntutan
- Luar Negeri Seperti Investor, Globalisasi, GAAT, WTO, Apec
Dalam Negeri Seperti UU No. 22/99 tentang Otonomi daerah
UU No. 25/99 tentang Perimbangan keuangan daerah
UU No. 18/99 tentang Pajak Daerah & Restitusi Daerah
- Kebutuhan Negara. Sesuai dengan kondisi
Pengertian Hukum Pajak dari beberapa pakar adalah sbb:
Dr. Soeparman Soemahamidjaya :
Iuran wajib berupa uang/barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Leroy Beanliev
Bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan dari penduduk/ dari barang untuk menutup belanja negara.
Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, SH.
Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tambah (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Prof. R. Santosa Brotodihardjo, SH.
Peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik invesment.

Pajak pertama kali dilakukan berdasarkan undang-undang yaitu mulai tahun 1982, dimana unsur pajak yaitu :
- Undang-undang
- Lembaga negara (Budget-anggaran)
- Pengeluaran negara
Sedangkan dalam penyelesaian kasus pajak dapat dilakukan dengan didasari oleh UU sbb;
- Pasal 23 (2) UUD 1945
- UU No. 14/70 Yo UU No. 33/99 tentang ketentuan pokok kehakiman ( PA, PM, PTUN, PU)
- UU No. 5/86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU No. 17/99 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
(Yang perlu diperhatikan bahwa dana yang masuk (pajak) tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal lain seperti di Depositokan dan mendapatkan bunganya.)

Fungsi Pajak adalah :
Disamping sebagai Budgeting (anggaran) dan Regulered (mengatur), tetapi fungsi budget terletak pada sektor publik merupakan suatu alat/ sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara dan dipergunakan untuk pembiayaan negara pada umumnya dipergunakan untuk pengeluaran rutin
Sedangkan fungsi regulerend (mengatur), bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.

Ciri-ciri pajak adalah sbb:
(1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
(2) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
(3) Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Teori Pemungutan Pajak ada bebarapa macam :
Teori asuransi :
Negara dalam hal ini melindungi orang dan segala kepentingannya menjaga keselamatan, kententraman jiwa dan harta, maka itu diperlukan orang berupa suatu premi dalam pajak inilah dianggap sebagai premi. :

Teori kepentingan:
Beban pembagian pajak yang harus dipungut dari penduduk yang harus di dasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas pemerintahan (bermanfaat) baginya, termasuk perlindungan atas jiwa atas orang berseta harta bendanya.
Teori Gaya Pikul
Dasar pungutan pajak yang dirasa adil terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda wajib pajak.



Teori atas Gaya Beli
Penarikan pajak yang dilakukan para aparat pajak kepada wajib pajak dari segi efektifnya dengan guna efektifnya inilah sebagai kunci dasar keadilannya.
Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Bakti)
Hak negara untuk memungut pajak kepada masyarakat, terlebih memperhatikan syarat-syarat keadilan bertugas, kepentingan umum, dan melakukan tindakan-tindakan dalam perpajakan. Hal ini terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memungut pajak dari padanya.

Dari teori-teori di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pemungutan pajak harus mempunyai beberapa aspek yaitu
Aspek Adil
Aspek Efektif
Aspek Kepentingan Pembangunan
Aspek Manfaat.

Asas Yuridis
Pasal 23 (2) UUD 1945 yang berpengaruh sangat dalam, yaitu syarat menentukan nasib rakyat secara final harus dipungut berdasarkan UU.
Tercapainya keadilan seperti :
(1) Hak Fiksus (Dirjen Pajak) dalam pembuatan ketentuan perundang-undangan lancar diketahui oleh umum, meyempurnakan UU Pajak lengkap dengan sanksi-sanksinya.
(2) Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh fiskus dengan aparaturnya.
(3) Jaminan terhadap tersimpan rahasia menjalani kebenaran mengenai diti / atau pemeriksaan wajib pajak yang telah ditentukan bagian institusi pajak dan tidak sisalahgunakan oleh aparat pajak
Azas Financial
Sesuai dengan fungsinya budgeting, maka sudut tertentu biaya yang digunakan untuk pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya dari perbandingan pendapatannya.

Azas Pemungutan pajak :

(1) Azas tempat tinggal : didasarkan atas tempat tinggal para wajib pajak.
(2) Azas kebangsaan : dikenakan pada wni sebagai wajib pajak termasuk wajib pajak asing yang melakukan usaha yang sudah berbadan hukum di Indonesia.
(3) Azas Sumber : penarikan pajak penghasilan, pendapatan berdasarkan atas sumber objek pajak berasal dari wilayah Indonesia.

Azas Pembuatan UU Pajak

1. Falsafah Hukum, yaitu harus mengabdi kepada keadilan baik dalam UU dan pelaksanaanya, Dalam Pembuatan harus memperhatikan teori-teori bakti, asuransi, kepentingan, gaya pikul, gaya beli.
2. Yuridis, yaitu dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi negara dan rakyatnya berdasarkan UU dan ada kepastian hukum
3. Ekonimis, yaitu Kebijakan pemungutan pajak harus diusahakan jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan (dijaga keseimbangan roda ekonomi)
4. Finacial, yaitu Sesuai dengan Budgeter, maka biaya dalam pemungutan pajak harus seminimal mungkin, dan hasil mencukupi untuk menutupi pengeluaran negara serta pengenaan pajak harus sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak


Sistem Pemungutan Pajak
Dalam hal ini dikenal 2 cara yaitu :
Self Assesment
Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan uu perpajakan. Dalam hal ini pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri.
Official Assessment
Sistem pemungutan pajak, dimana aparatur perpajakan menentukan jumlah pajak yang terutang. Inisiatif dan kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini baik bila kualitas aparatur telah baik.

SEJARAH PERKEMBANGAN PAJAK

Bermula dengan ditetapkan Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908, ordonansi vervending 1923, ordonansi pajak jalan 1942 Ps. 14 huruf j, k dan UU darurat No.11/1957 huruf 1 tentang Peraturan Umum Pajak daerah, IPEDA (Iuran pembangunan Daerah)

Tahun 1980


Adanya Kebijakan politik Pemerintah dalam perpajakan setelah era kemerdekaan yaitu pada tahun 1980, dengan pertimbangan :
1. Keseragaman penarikan potensi suatu daerah
2. Menghindari beragam objek pajak dan cukup satu pajak saja.
3. Ada kepastian hukum dibidang perpajakan
4. Ada kemudahan penarikan pajak
5. Demi untuk kepentingan anggaran negara dan pembiayaan pembangunan








Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidak ada lagi dualisme pengaturan Perpajakan.
Tetapi setelah Tahun 1982
terjadi ketidak konsistenan Pemerintah, maka terbukti mengeluarkan UU No. 12/1984 jo UU no. 12/1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan masih banyak lagi pajak-pajak yang lain.

hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan

a. Perkembangan sejarah ketenagakerjaan
Sistem Hukum perburuhan atau yang saat sekarang lebih dikenal dengan istilah ketenagakerjaan (untuk memperhalus istilah), sebenarnya sejak tahun 1819 sudah ada perdagangan bebas (WTO), hal ini dapat dilihat dengan adanya aksi mogok buruh di AS yang menuntut tiga hal :
- Perbaikan upah kerja
- Jam terbang kerja yang wajar (8 jam/perhari)
- Kebebasan mengikuti kegiatan organisasi (SPSI)
Oleh karena itu perdagangan bebas bukanlah merupakan hal yang baru, seperti banyak para pakar baik itu pakar hukum, ekonomi, atau sebagainya menyebutkan bahwa dunia baru memasuki masa perdagangan bebas (era globalisasi) dengan indikasi banyaknya organisasi dunia yang muncul seperti ILO, AFTA, GATT dan lain-lain, maka pada tanggal 1 Mei merupakan hari buruh sedunia yang biasa dirayakan dengan aksi-aksi mogok kerja atau lain sebagainya di seluruh dunia.
Dalam bidang tenaga kerja, pembangunan nasional ditujukan pada terwujudnya kosntitusi indonesia yang di atur dalam pasal 27 (2) UUD 1945 “ Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Dalam pasal ini menghendaki agar tiap orang yang ingin bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup dan layak bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu kata kerja mempunyai makna menurut hukum Islam adalah bekerja mencari nafkah yang halal adalah kewajiban pokok manusia setelah kewajiban beribadah sholat lima waktu.

Para Ulama Fiqh membuat tertib Urutan kewajiban ini :
Kewajiban kepada Allah, diri sendiri, istri, anak dan kepada kerabat serta kepada masyarakat.
Sesuai dengan Sabda Rosullah SAW sbb:
Bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah ibadah (HR. Tabrani dan Baihaqi) Makna dan adab Kerja dalam pemanfaatan waktu hal. 152,153

Hubungan perburuhan mempunyai banyak paham/aliran tentang seperti :
Paham Liberalisme :
Lebih menitik beratkan pada kebebasan individu, lebih tinggi meletakkan kepentingan individu dari pada masyarakat. Campur tangan pemerintah tidak dibenarkan, diupayakan peranan pemerintah sekecil mungkin/tidak dominan. Penggunaan hak-hak buruh/penguasaha dapat digunakan secara bebas dalam paham ini terjadi “BARGAIN POWER / KEKUASAAN TAWAR MENAWAR”



Paham Marxisme
menempatkan kepentingan masyarakat dari pada individu tidak mempunyai kebebasan mutlak individu, pertentangan kelas buruh/pengusaha sangat tajam oleh karena itu doktrinini selalu mempersoalkan konflik buruh dengan pengusaha. Buruh menganggap pengusaha adalah orang yang menekan dan buruh orang yang ditekan. Kadang kala unjuk rasa dan pemogokan merupakan senjata untuk menekan pengusaha.
Dari kedua paham tersebut Indonesia mempunyai paham sendiri tentang perburuhan yaitu Hubungan Industrial Pancasil, dimana Dalam Hubungan kerja, sangat erat hubungan perburuhan yang di dalamnya ada 3 partied yaitu :
1. Buruh
2. Pengusaha
3. Pemerintah
Dalam hubungan industrial pancasila 3 azas yang mempengaruhi yaitu ;
1. Mintra dalam berproduksi/partner in production , buruh,pengusaha mempunyai kepentingan sama yaitu mensejahterakan buruh.
2. Mitra dalam mencapai keuntungan/partner in profit. Hasil yang dicapai dari produksi semata-mata tidak untuk pengusaha, buruh juga menikmati keuntungan.
3. Mitra dalam tanggung jawab / Partner in responsibility, tanggung jawab tidak untuk kepentingan pengusaha dan buruh saja, tapi juga masyarakat sekeliling dalam penyerapan tenaga kerja.
b. Pengertian buruh/ tenaga kerja :
Pengertian buruh/ tenaga kerja oleh banyak pakar didefinisikan sebagai berikut :
Molennar :
Adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan buruh dengan majikan, atau buruh dengan buruh, buruh dengan penguasa.
Mr. Neh Van Esveld
Suatu pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan yang meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh Swa pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri
Mr. MG. Levenbach
Suatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja.
Mr. S. Mok
Hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu.
Prof. Imam Soepomo, SH.
Himpunan peraturan baik tertulis/ tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
“Kejadian atau kenyataan dimana seseorang biasanya disebut buruh, bekerja pada orang lain, biasanya disebut majikan dengan memberi upah dengan mengeyampingkan pekerjaan bebas (diluar hubungan kerja) dan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan (bekerja pada orang lain yang mengeyampingkan pula persoalan antara pekerjaan (arbeit) dan pekerja (arbrider).

Inti dari pengertian definis di atas adalah :
- Harus ada peraturan yang mengatur hal tsb.
- Ada majikan
- Kebebasan melakukan pekerjaan sepanjang sesuai dengan peraturannya.
- Upah yang cukup

Bagi seorang tenaga kerja (buruh), yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan upah, agar dapat meneruskan kehidupan baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka sering kali permasalahan upah menjadi hal yang rumit (seperti upah minimum di daerah bekasi yang ditetapkan oleh Pemerintah /UMR, sangatlah tidak mencukupi untuk membiayai kehidupannya, hal ini berkaitan dengan tingginya biaya hidup di daerah bekasi yang sudah menjadi daerah berkembang). Maka dalam hal ini para pakar memberikan beberapa definisi tentang upah yaitu :
Oleh karena itu yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perburuhan adalah :
1. Melakukan pekerjaan atas dasar resiko sendiri tanpa ada yang perintah (atasan)
2. Melakukan pekerjaan atas sukarela untuk kepentingan orang lain atau masyarakat
3. Melakukan pekerjaan karena melakukan suatu kewajiban atau sanksi (kerja paksa).

Teori Upah sbb:
Teori Sewa wajib :
Penyelesaian antara tenaga kerja dengan penguasa yang harus diberitahukan dengan surat ditujukan kepada pegawai depnaker untuk memberi peraturan dalam penyelesaian ini.
Teori upah hukum alam ( Imam Soepomo, SH).
Upah ditetapkan atas dasar bekerja yang perlukan untuk memelihara, memulihkan tenaga kerja yang habis dipakai, agar tetap dapat dipakai terus menerus.
Teori Upah Hukum Besi ( Ricardo)
Suatu pendekatan upah dipakai untuk menerima babakan kaum tenaga kerja.
Persediaan upah ( Stewart will Senior)
Suatu pembayaran upah sudah tersedia sejumlah tertentu, yang bersifat uang muka dari pihak majikan.
Upah Etika
Upah harus menjamin penghidupan yang baik tenaga kerja sendiri, keluarganya, yang menetapkan kedudukan berdasarkan jumlah keluarganya.
Upah Sosial
Upah dibayar sesuai kecakapan dan kebutuhan tenaga kerja itu sendiri.
Landasan Peraturan Perburuhan
Dalam sistem hukum perburuhan sudah sewajarnya harus ada aturan-aturan yang dapat melandasi semua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, agar tidak ada permasalahan (dieleminir seminimal mungkin permasalahan yang timbul). Oleh karena itu dalam hal ini ada beberapa landasan hukumnya sbb:
Secara Normatif (I)
ü Pancasila
ü Ketentuan/peraturan seperti (Konstitusi, GBHN, UU, PP, Perpu, Keppres, Kepmen, Perda.)
ü Azas
ü Kebiasaan
ü Teori
ü Traktat/Perjanjian
ü Hasil penelitian
Secara Normatif (II)
Yaitu hal yang dilakukan di Amerika pada setiap perusahaan yang beroperasi di Amerika, yang belum atau tidak dilakukan oleh Indonesia, yaitu : mewajibkan kepada Perusahaan untuk menyerahkan keuntungan perusahaan kepada negara sebesar + 65 % untuk digunakan kegiatan sosial, pendidikan, pemeliharaan lingkungan dll, dan sisanya 35 % diambil oleh perusahaan itu sendiri, maka dalam hal ini banyak perusahaan asing yang lari dari AS dan mencari daerah berkembang yang belum/tidak menerapkan sistem tersebut, tetapi ada juga perusahaan yang dapat laba memanfaatkan labanya untuk memberikan bantuan beasiswa, atau olah raga, pemerhati lingkungan.
Secara Empiris
Berdasarkan hasil penelitian/ kenyataan yang ada baik itu di Dalam negeri yang berdasarkan ( Tuntutan hidup, Pemerataan, Kemiskinan, Lapangan kerja, dll). Mupun yang berasal dari Luar Negeri (ILO, WTO, AFTA, GATT) yang masih memberikan perhatian terhadap masalah : (Buruh, HAM, Kemiskinan, Pemerataan, aturan normatif)
Dari kedua hal (Normatif dan empiris), maka akan menghasilkan politik hukum dan budaya hukum buruh yang dikehendaki/ yang akan dilakukan (Politik will).
Undang-undang yang melandasi peraturan perburuhan sbb:
(a) UUD (Konstitusi)
(b) Pancasila
(c) UU No. 23/53 tentang Wajib lapor Perusahaan
(d) UU No. 21/54 tentang perjanjian perburuhan
(e) UU No. 80/57 tentang pengupahan
(f) UU No. 12/64 tentang Pemutusan Hub. Kerja.
(g) UU No. 5/86 tentang PTUN
(h) UU No. 3/96 tentang Jamsostek
(i) UU No. 21/96 tentang Keselamatan Kerja.
(j) UU No.25/97 tentang Ketentuan Pokok T.K.

d. Penyelesaian Kasus
Dalam penyelesaian kasus-kasus perburuhan , sudah ada lembaganya yaitu :
Dalam Negeri :
¨ P-4/PD = Panitia Penyelesaian perselisihan perburuhan (daerah atau Pusat (D,P).
¨ Damai
¨ Bani (badan khusus di luar peradilan yang ada)
¨ Peradilan (Umum (UU No.14/70 Jo UU No. 30/98, Tinggi, PTUN (UU No. 5/85), MA)
Luar Negeri :Damai (Mediasi, negoisasi, Konsiliasi)Lembaga Arbitrase (UU No. 30/99)

apa hukum itu?

Dalam mempelajari Hukum, kita harus mengetahui apa itu 5 W
Hukum dibagi dalam tiga bagian yaitu :
a. Secara Normatif, yaitu terdiri dari
· Teori
· Azas
· Peraturan :
ü Konstitusi (UUDD)
ü Undang-undang
ü Peraturan Pemerintah YURIDIS
ü Keppres
ü Kepmen
ü Perda
ü dll
· Hasil Penelitian
· Norma/kaidah baik itu yang bersifat tertulis, maupun yang tidak tertulis

b. Secara Empiris
· Kenyataan Lapangan (Hasil baru)
· Kebiasaan
· Tuntutan: Luar Negeri,Dlm.Negeri. Perkembangan
c. Hukum sbg. Alat penyelesaian masalah / kasus, dimana pada biasanya saat timbulnya perjanjian bisnis, orang hukum tidaklah dilibatkan, tetapi bila dalam bisnis tersebut timbul masalah, baru ahli hukum dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti : Arbitrase, Pengadilan. dll

Untuk apa perlu Hukum

Untuk memberikan perlindungan dan jaminan dalam pergaulan baik dalam masyarakat /internasional dan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu azas keadilan dari masyarakat itu.
Pengertian Hukum itu sendiri bermacam-macam, walaupun pada intinya berbentuk perintah maupun larangan. Dalam hal ini kedua hal tersebut mempunyai makna sbb:
· Perintah adalah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
· Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik

Oleh karena itu walaupun para pakar hukum memberikan beberapa definis yang belum memuaskan semua pihak, akan tetapi tidaklah salah bila kita mengetahui beberapa definisi para pakar hukum yaitu :


J.C.T. Simorangkir, SH da Woerjono Sastrropranoto, SH.
Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan –peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
Prof. Mr. Dr. J. van Apeldoen.
Tidak mungkin memberi satu definisi untuk hukum, karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam.
Prof. Dr. E. Utrech, SH.
Himpunan petunjuk hidup (perintah) , larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat bersangkutan . Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan menimbulkan tindakan dari perintah.
Prof. Sudirman K, SH.
Pikiran atau anggapan orang adil / tidak adil mengenai hubungan antara manusia
Prof. Dr. Muchtar K, SH.LLM.
Keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses guna berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.
Van Vollen Hoven
Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergerak terus menerus dalam keadaan bentur membentu tanpa henti-hentinya dengan gejala lain.

Kesimpulan dari definisi di atas adalah :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas :
· Hukuman penjara (hukuman badan)
· Hukuman kerugian (hukuman denda)

Ciri-ciri Hukum
· Adanya perintah dan / atau larangan
· Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.
Sifat Hukum
· Memaksa dan mengatur.
Sumber –sumber Hukum formil adalah :
· Undang-undang
· Kebiasaan
· Keputusan2 Hakim (Yurisprudensi= Hukum baru)
· Tratktat (perjanjian)

Hukum Positip Indonesia terdiri dari 2 macam yaitu :
· Hukum Tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan
· Hukum Tak tetulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis (hukum kebiasaan)

Bagaimana Operasional suatu Hukum
Operasional hukum di negara kita dibagi dalam tiga bagian yaitu :
· Legislatif (DPR) merupakan suatu badan perwakilan rakyat yang menggodok / membuat Undang-undang.
· Eksekutif (Presiden) yang menjalankan roda pemerintahan hasil kerja MPR/DPR yaitu menerapkan GBHN . dalam bidang ini Presiden dibantu oleh Menteri, Aparat (Polisi) Jaksa, Hakim dan pemda.
· Yudikatif, yaitu badan peradilan, alternatif penyelesaian kasus, arbitrase, dimana pengadilan terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum (PN, PT dan MA).

Cara apakah pelaksanaan Hukum
· Tujuan Hukum.
Ø Ketertiban
Ø Ketentraman
Ø Kesejahteraan
Ø Kemakmuran


· Fungsi Hukum
Ø Stabilitas Negara merupakan satu-satunya fungsi hukum yang sangat penting , karena tanpa ada stabilitas negara, maka segala kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik /lancar
· Aspek Hukum
Ø Aspek yuridis
Ø Aspek Ekonomis
Ø Aspek Politis
Ø Aspek Sosiologis
Ø Aspek Historis
Ø Aspek Cultural/kebiasaan
Ø Aspek Agama/Kepercayaan.
Ø Aspek Phylosofis
Sejauhmana aktualitas suatu hukum
· Sistem Hukum :
Dalam sistem hukum di dunia hanya ada 4 bentuk yaitu :
ü Civil Law
ü Common Law Islamic Law,
ü Natural Law (Hukum kebiasaan),
· Jangka Waktu (merupakan keberlakuan suatu UU, bila ditentukan waktunya)
· Tingkat kebutuhan (sejauh mana suatu uu diperlukan oleh suatu masayarakat)
· Tuntutan dari WTO (LN), Regional atau Dalam negeri